Esai / Politik / Sosial

Momentum Pencabutan Subsidi BBM, Memicu Dua Ledakan Sosial Sekaligus?

bbm

“Momentum pencabutan subsidi BBM kali ini, berimbas pada harga perlawanan sosial yang harus dibayar, serta mulai tergerusnya ikon citra ‘Populisme’ dihadapan orang banyak, yang konsekuensinya harus dibayar oleh pemerintahan Jokowi-JK yang belum genap dua bulan berkuasa.”

Tampaknya pemilihan momentum pemerintahan Jokowi-JK, mencabut subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan harga BBM (untuk yang pertama kalinya) atas tekanan Bank Dunia ini tidak akan berjalan mulus, seperti yang “mungkin” dipikirkan oleh para pendukung Jokowi dan tim ekonominya.

Terdapat tradisi perlawanan dan penentangan keras dari gerakan mahasiswa di berbagai kota yang begitu masif. Meskipun dalam beberapa hal karakter aksi-aksi Mahasiswa ini terlihat spontan, sporadis, mobilisasi masa aksinya tidak terlalu besar, namun karakternya sangat radikal dan militan.

Sementara di sisi lain, ada tradisi baru dalam gerakan buruh pasca gerakan reformasi 98, bahwa pada bulan-bulan menjelang Oktober-Desember (menjelang pergantian tahun). Serikat-serikat Buruh di Indonesia melakukan konsolidasi menyusun kekuatannya, untuk melakukan mobilisasi aksi massa besar-besaran, dengan mengerahkan seluruh anggotanya untuk bergerak keluar pabrik-pabrik turun ke jalan diberbagai kota kawasan Industri. Kelebihan gerakan Buruh dibanding sektor-sektor lainnya adalah mobilisasi gerakan buruh sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan ribu hanya di satu kota kawasan Industri besar saja. Selain itu massa buruh relatif rapi, solid dan terkoordinasi dengan baik saat melakukan demostrasi (terbiasa dalam sistem kerja pabrik).

Untuk memperjuangkan tuntutan kenaikan upahnya (Upah Minimum Kota/Kabupaten – UMK), pada saat berhadapan dengan pengusaha (Apindo) dan pemerintah, gerakan buruh dalam upayannya untuk memperkuat posisi tawar dan tekanannya. Umumnya mereka melakukan berbagai metode aksi massa disertai dengan pemogokan keluar pabrik, blokade kawasan-kawasan Industri, penyegelan kantor-kantor Disnaker (Dewan Pengupahan), Balai Kota (kantor pemerintah), bahkan melakukan metode blokade jalan tol, bandara dan pelabuhan untuk memperkuat tuntutan.

Momentum kebijakan kenaikan BBM kali ini, mempertemukan dua spektrum gerakan sosial “Sang Raksasa Tidur” yang sangat penting di Indonesia (selain gerakan petani dan kaum miskin perkotaan). Dua sektor gerakan sosial yang tak pernah absen dalam sejarah perlawanan di Indonesia sejak massa kolonialisme Belanda, masa Orde Baru, hingga hari ini. Dua spektrum gerakan sosial yang begitu menguat setiap menemukan momentum poitik tersebut, yaitu :

Pertama, gerakan mahasiswa yang isu utamanya menolak kenaikan harga BBM dan isu-isu yang relatif sarat dengan tuntutan politis.

Kedua, gerakan serikat buruh yang menuntut kenaikan upah dan tuntutan kesejahteraan lainnya, yang umumnya tuntutan dan isu-nya lebih bersifat “ekonomisme”. Walaupun tidak sedikit serikat buruh kiri di berbagai Kota besar yang juga memajukan tuntutan Politik bagi kepentingan kelas pekerja. Selain itu juga menggabungkan tuntutan menolak kenaikan harga BBM, yang dipastikan akan menggerus nilai upah yang diterima kaum buruh setiap bulannya.

Pemilihan momentum Jokowi mencabut subsidi BBM saat ini, dapat dipastikan akan diwarnai protes, penolakan dan perlawanan dari gerakan buruh dan gerakan mahasiswa di mana-mana, terutama di kampus-kampus yang memiliki tradisi gerakan, maupun pabrik-pabrik dan kawasan Industri yang memiliki serikat buruh yang relatif kuat dan terorganisir.

Pertanyaannya, mungkinkah dalam momentum ini, aksi-aksi gerakan buruh dengan aksi-aksi gerakan mahasiswa mampu bertemu dan saling menyatukan tuntutannya, seperti pada saat gerakan sosial di Indonesia bahu-membahu melawan kediktatoran rezim Orba tahun 1995-1998?

Apapun pelajaran yang dapat dipetik dari momentum pencabutan subsidi BBM dan tuntutan kenaikan upah buruh (UMK) tahunan ini, dipastikan akan ada biaya sosial yang akan ditanggung, juga biaya krisis atas bangunan citra “populisme” yang mulai memudar di mata rakyat yang mulai bersikap kritis-politis.

Bangunan citra “populis” yang dipercaya menjadi ikon Jokowi di mata para pendukungnya selama ini, pastinya juga akan ada harga yang harus dibayar menyangkut “krisis kepercayaan” (kontradiktif dengan janji-janji kampanyenya) citra sebagai sosok “pemimpin kerakyatan”. Nilai-nilai sosial ini tentunya harus dibayar Jokowi di hadapan orang banyak, justru dalam periode rezim yang baru berkuasa belum lagi genap dua bulan ini.

Lalu akan seperti apa kebijakan Jokowi menghadapi dua ledakan sosial sekaligus ini?

Apakah akan tetap melanjutkan kebijakannya, sesuai anjuran Bank Dunia (World Bank) dan jajaran para Ekonom liberal-lokal saat ini?

Atau justru akan menganulir atau membatalkan pencabutan subsidi BBM, sesuai keinginan banyak orang yang tidak puas dan terkena imbas langsung atas kenaikan harga-harga seluruh kebutuhan hidup sehari-hari ini?

Memang menjadi begitu ironis, bagaimana ketika klaim akan narasi “populisme” di tengah arah kebijakan rezim Jokowi-JK yang justru berjangkar pada kepentingan World Bank, G-20, Multy National Coorporation/Trans National Coorporation (MNC/TNC) juga lembaga-lembaga donor produk konsensus Washington lainnya.


Dwi Hartanto Lucas
Alumni Ilmu Politik IISIP. Saat ini sedang menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Sanata Darma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s