Opini / Sosial

Kedaulatan Pangan (Tugas untuk Jokowi)

Dok. Meddan IISIP

Dok. Medan IISIP

Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya melalui pertanian dihampir setiap wilayah. Dengan jumlah wilayah yang cukup luas dan ditopang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat, khususnya di sektor pangan. Makna dari kedaulatan tersebut, selain berfungsi menciptakan dan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional secara mandiri, juga memiliki arti simbolik yang menunjukan identitas sebuah bangsa.

Visi kedaulatan ini hanya akan terjadi jika para produsen pangan memiliki kedaulatannya dalam hal produksi. Mereka memiliki, menguasai, dan mengontrol sepenuhnya atas alat produksi, seperti tanah, air, bibit, dan teknologi. Selain itu salah satu hal lain yang mendukung adalah dilaksanakannya reforma agraria yang sesuai dengan amanat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960. Karena konsep dari kedaulatan pangan adalah sebuah penyelenggaraan pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, diproduksi dengan nilai-nilai budaya lokal dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Peran pemerintah tentulah sangat dibutuhkan dalam menyukseskan terlaksananya kedaulatan pangan di Indonesia. Undang-undang yang dilahirkan haruslah bertujuan mensejahterahkan masyarakat. Dalam hal ini bukan saja menjamin adanya ketersediaan konsumsi pangan dalam negeri, tetapi juga melindungi produksi, khusunya dari ancaman global yang mengedepankan asas perdagangan bebas. Pemerintah harus segera merubah paradigma dari pengelolaan pangan (food security) menuju kearah kedaulatan pangan (food sovereignity).

Paradigma pengelolaan pangan atau food security berorientasi hanya pada bagaimana negara bisa menjamin masuknya harga pangan murah melalui kebijakan impor yang memiliki watak perdagangan bebas. Tingginya kebutuhan akan konsumsi dalam negeri malah dijadikan peluang untuk membuka keran liberalisasi pangan sebesar-besarnya. Hal ini terus dipelihara dan menyebabkan lesuhnya hasil produksi pangan dalam negeri. Padahal sebagai salah satu negara agararis terbesar, Indonesia mampu terlepas dari impor pangan dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negerinya. Bahkan seharusnya mampu menjadi negara yang menyediakan dan memasok kebutuhan pangan dunia.

Selain merubah paradigma pengelolaan pangan, pemerintah juga harus merubah apa yang mereka sebut sebagai konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan yang telah berjalan selama ini hanya membicarakan persoalan mengenai masalah ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Pembahasan mengenai bagaimana pangan itu diproduksi dan bagaimana pangan itu diperoleh menjadi hal yang dikesampingkan. Sehingga menciptakan pemahaman bahwa negara dalam memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya boleh menggantungkan kepada negara lain melalui mekanisme impor. Tentu konsep tersebut sangatlah memarjinalkan para produsen pangan dalam negeri, dalam hal ini para petani. Konsep tersebut jika tidak dirubah hanya akan menjadi bom waktu yang mematikan produksi dalam negeri dan pada akhirnya semakin menjauhkan negara ini dari tujuan menciptakan kedaulatan pangan.


Yuda Rahmadian
Mahasiswa Ilmu Politik IISIP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s