Opini / Politik

Menafsirkan Ulang Kampanye di Televisi

Kredit Ilustrasi: Remotivi.or.id

Kredit Ilustrasi: Remotivi.or.id

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, kampanye berarti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Di tengah masa kampanye pasangan capres dan cawapres yang sedang hangat-hangatnya, kenetralan media massa, terutama televisi, kembali dipertanyakan. Kepada siapa media massa berpihak?

Dengan mudah, kita dapat memetakan kekuatan media massa sesuai dengan ideologinya –pemberi modal. Terakhir, informasi tentang penyegelan kantor TV One di Yogyakarta oleh PDIP, menjadi menarik ketika cara-cara Orde Baru kembali menghantui wajah jurnalisme kita saat ini. Atau memang sesungguhnya reformasi tak pernah meninggalkan Orde Baru?

Berita penyegelan kantor TV One terjadi setelah lembaga penyiaran yang dimiliki oleh Bakrie itu menuduh Jokowi sebagai komunis –cara yang biasa digunakan rezim OrBa untuk menghabisi musuhnya. Cap ‘komunis’ adalah semacam surat legal untuk membunuh hak manusia di zaman OrBa. Beruntung, Jokowi baru dituduh sebagai komunis saat ini, sehingga ia masih bisa memberikan klarifikasi, yang justru seharusnya dilakukan TV One sebelum menyiarkan berita. Andaikata ia dituduh saat Soeharto masih berkuasa –dituduh oleh televisi kepunyaan ketua umum Golkar pula- niscaya, hilanglah sudah seorang Jokowi –entah jasadnya, entah hak politiknya- tanpa bisa klarifikasi.

Namun yang sangat disayangkan adalah penyegelan terhadap kantor TV One oleh oknum relawan Jokowi. Betapapun sebuah media bersalah, seharusnya penyegelan bisa dihindari. Hal tersebut tak ada bedanya dengan (lagi-lagi) OrBa, yang dengan mudahnya membreidel media. Seolah-olah fungsi KPI tak lagi memiliki arti. Atau memang KPI hanya digunakan ketika ada program reality show menghina seorang legenda, dan mendadak bungkam saat berhadapan dengan kepentingan elit politik?

Saat ini kita seolah menelanjangi jurnalisme, yang selama ini dipuja sebagai pembawa kebenaran, perlahan menunjukan sifat aslinya. Belum lagi insiden pemberian SP 3 kepada Raymond Rondonuwu, produser RCTI oleh Pemimpin Redaksi (Non Aktif) RCTI Arya Sinulingga, terkait pelanggaran etika perusahaan yang justru bertentangan dengan etika jurnalistik.

Kasus pemberian SP 3 itu berhembus saat Raymond menentang penayangan dugaan kebocoran materi debat capres Jokowi. Raymond beralasan, penayangan tersebut tidak memiliki sumber yang kuat.2 RCTI yang dimiliki oleh kongmerat media Hary Tanoesoedibjo, mengambil tidakan dengan memberikan SP 3 kepada Raymond, karena pelanggaran etika perusahaan.

Betapa kehidupan jurnalisme kita hanya milik segelintir orang yang memiliki modal dan kepentingan.

Lembaga penyiaran, yang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)3 disebutkan harus bersikap independen, secara terang-terangan memihak pada kepentingan pemiliknya. Bukan rahasia lagi bila pemilik media dapat menentukan kebijakan redaksional medianya untuk berkampanye, dengan manampilkan berita positif kepada pasangan yang didukungnya dan sebaliknya.

Sebagai penonton, kita hanya bisa menelan ludah dan sumpah berbisik kepada televisi partisan tersebut.

Saya mengingat satu ucapan yang keluar dari mulut Roy Thaniago, pendiri Lembaga Remotivi, di sebuah sesi diskusi, “Koran boleh partisan, koran bertanggung jawab pada hutan yang pohonnya harus menjadi kertas. Namun televisi dan radio menggunakan frekuensi yang dimiliki publik.”

Frekuensi milik publik yang belakangan ini kembali menjadi wacana penting adalah akibat kemuakan masyarakat terhadap lembaga penyiaran yang partisan. Frekuensi yang digunakan televisi itu jumlahnya terbatas. Ada sumber daya alam di dalamnya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

Ketika kepemilikan sebuah televisi disamakan dengan kepemilikan sebuah mal, maka hancurlah cita-cita jurnalisme sebagai kontrol sosial. Ia akan selalu berpihak kepada kepentingan pemilik. Pemilik lembaga penyiaran yang cerdas, tak akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan kebijakan redaksional. Karena hal tersebut akan berujung pada kemuakan masyarakat kepada calon yang didukungnya.

Nampaknya, pemilik-pemilik televisi di Indonesia belum terlalu cerdas. Atau malah kita yang tak berani untuk cerdas?


Catatan kaki:

1 https://www.youtube.com/watch?v=j-XD_CsZF40&app=desktop

2 pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/26/269588176/Pemred-RCTI-Enggan-Tanggapi-Pemaksaan-Produser

3 http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

Bayu Adji P
Mahasiswa Ilmu Jurnalistik IISIP Jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s