Sosial

Sikap Formasi Terkait Aksi 11 Februari

Kredit Foto: Dok. Formasi

Kredit Foto: Dok. Formasi

Oleh: Forum Mahasiswa IISIP

Masalah politik agraria sejak zaman kolonial hingga paska reformasi masih belum selesai, berbagai kasus yang berhubungan dengan kebijakan pertanahan masih terus berlangsung sampai sekarang. Masalah yang timbul dalam reforma agraria lebih banyak terfokus pada ketimpangan kepemilikan lahan dan konflik agraria.

Di Indonesia, sejak masa Orde Lama masalah agraria telah diatur mengenai Reforma Agraria yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960 (UUPA.NO.5.1960). Secara garis besar reforma agraria merupakan kebijakan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi-bagikan tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka jelaslah UUPA merupakan implementasi dari UUD NO 33 1945 yang mengatakan, segala bumi dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Fungsi Negara ialah bertanggung jawab dalam menjalani dan menguasai kekuasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat banyak, termasuk tanah dan segala kekayaan alam lainnya.

Menurut sumber data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), tingginya jumlah konflik agraria sejak tahun 2004-2013 telah terjadi 987 kasus yang tersebar di berbagai daerah, dengan luas wilayah konflik 3.680.74,54 ha diberbagai sektor, perkebunan, infrastruktur, pertambangan, kehutanan, kelautan, dan lain-lain, kepala keluarga (KK) yang terlibat dalam konflik agraria mencapai 1,011.090 KK.

Jumlah yang tewas yang dihimpun pada tahun 2013 mencapai 21 orang dengan tertembak 30 orang, penganiayaan 130 orang dan penahanan oleh aparat keamanan 229 orang. Umumnya sebagian besar korban berasal dari Petani-petani miskin, petani yang tidak memiliki lahan ataupun petani yang hanya memiliki lahan sedikit. Berbagai kasus yang pernah kita temui dalam media massa, banyak pelanggaran ham dalam setiap kasus-kasus agrarian di Indonesia. Seperti contoh di Mesuji, Bima, Jambi, Cilawu-Garut dan Indramayu banyak korban utamanya petani yang ditembaki, diusir, dianiaya dan dipenjara oleh aparatur negara (BRIMOB/TNI).  Sangat jelas dalam setiap konflik agraria keberpihakkan aparat negara kepada perusahaan. Dimanakah fungsi birokrasi dan aparatur negara dalam UUPA NO. 5 1960?

Kekinian, kasus mengenai permasalahan agraria kembali terulang, di mana fungsi negara menjadi lemah dan tunduk pada perusahaan-perusahaan kapitalis. Adalah kasus perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BUNISARI LENDRA di desa-desa Kecamatan Cisompet dan Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sejak tahun 1997, HGU PT. BUNISARI LENDRA berakhir, dan menjadi lahan garapan masyarakat sekarang. Di tahun 1997 krisis ekonomi moneter berdampak juga pada masyarakat di kecamatan Cisompet dan Cibalong. Mereka yang awalnya bekerja di kota dan kemudian kembali ke desa menggarap lahan eks HGU PT. BUNISARI LENDRA. Jumlah penggarap berjumlah 390 kk dengan luas lahan sawah sekitar 45 Ha, eks lahan HGU tersebut dijadikan lahan pertanian, dan hunian tetap masyarakat penggarap.

Di tahun 2009 wilayah eks HGU PT. BUNISARI LENDRA (wilayah Cisompet dan Cibalong) menjadi model penyelesaian sengketa Agraria dalam program reforma agrarian Jawa bagian selatan (Rajasela) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), juga Organisasi massa Serikat Petani Pasundan (SPP) masuk ke dalam tim penyelesaian sengketa tanah yang dipimpin oleh Bupati Garut. Tetapi pada tanggal 10 april 2012, terjadi pertemuan antara BPN Jawa Barat, Panitia Bupati Garut dan Kepala desa yang membahas perpanjangan proses HGU PT. BUNISARI LENDRA dan PTPN VIII MIRMARE. Namun pada 17 April terjalin Audiensi Bersama bersama SPP dan kepala desa menolak hal tersebut.

Hasilnya  14 Mei 2012 Bupati Garut mengirimkan surat penolakan perpanjangan HGU. Namun pada bulan januari 2014, terdengar informasi bahwa HGU PT. BUNISARI LENDRA telah diperpanjang dan meminta kepala desa di dua kecamatan untuk mensosialisasikan lewat surat PTPN VIII BUNISARI LENDRA yang ditujukkan pada Kepala Desa.

Mengapa Hal Tersebut Bisa Terjadi? Apa yang Menyebabkan HGU Kembali Diperpanjang Tanpa Melibatkan Tim Audiens?

Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, juga untuk menjawab persoalan-persoalan masalah agrarian di daerah lain yang belum selesai, gabungan Massa Petani Serikat Petani Pasundan (SPP), dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya dalam Koalisi Anti Korupsi Pertahanan (KAKP), berencana aksi dengan belasan ribu massa petani dan massa lainnya yang pro-petani dengan isu ”Kasus Korupsi di Sektor Agraria, dalam Perizinan Usaha-Usaha Perusahaan Perkebunan Swasta/BUMN (HGU)” pada hari Selasa, 11 Februari 2014 dengan rute aksi, KPK-MABES POLRI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Maka FORUM MAHASISWA IISIP (FORMASI) yang tergabung dalam KAKP menyatakan sikap dengan:

  • Melawan segala bentuk penyelewengan kekuasaan aparatur negara dalam masalah agraria!
  • Hentikan segala bentuk kekerasan pada petani disetiap kasus-kasus konflik agraria.
  • Bersolidaritas dengan massa petani untuk menuntut hak dalam penyelesaian kasus perpanjangan HGU dan masalah agraria lainnya yang belum selesai.
Advertisements

One thought on “Sikap Formasi Terkait Aksi 11 Februari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s